Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah. Foto : Dok/Man

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengingatkan bahwa terlaksananya program bantuan sosial merupakan kerja berbagai pihak termasuk DPR RI. Said menjelaskan bahwa baik kebijakan dan penganggaran dari bantuan sosial adalah hasil kerja bersama yang keberhasilannya merupakan buah dari keputusan bersama.

“Bantuan Sosial atau bansos adalah alat negara. Kebijakan dan penganggarannya diputuskan bersama di DPR dan pemerintah yang mewakili seluruh kekuatan politik. Sesungguhnya tidak ada satu pihak pun yang berhak mengklaim bahwa program bansos prakarsa atau keberhasilan kelompok tertentu,” jelasnya melalui keterangan resmi yang diterima Parlementaria pada Selasa (6/2/2024).

"Sesungguhnya tidak ada satu pihak pun yang berhak mengklaim bahwa program bansos prakarsa atau keberhasilan kelompok tertentu,”

Said yang juga Anggota Komisi XI DPR RI ini mengatakan bahwa program bansos tidak akan bisa terlaksana tanpa adanya persetujuan DPR apa meskipun presiden telah berkehendak. Lebih jauh, ia menerangkan bahwa bansos merupakan sebagai alat negara yang ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan dan membuat rakyat menjadi lebih berdaya. 

Mengentaskan kemiskinan di Indonesia memerlukan pendekatan yang holistis, hal tersebut lah yang mendasari beragam rupa program di dalam paket-paket bansos. Adapun paket bansos yang paling dikenal adalah bantuan uang tunai, beras namun disamping itu ada pula beasiswa, dan uang pra kerja, serta kartu Indonesia sehat.

“Orkestrasi kebijakan ini dimaksudkan agar rakyat miskin tidak semata mata dikasih uang, dan sembako, tetapi diberikan akses atas pemeliharaan kesehatan, sebab dengan tubuh yang sehat mereka bisa produktif, anak anaknya diberikan akses terhadap pendidikan. Dengan pendidikan yang lebih baik, kelak mereka punya kecakapan, sehingga bisa berbuat produktif, dan berpenghasilan yang lebih baik daripada orang tuanya,” tuturnya.

Dengan gamblang Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini mengatakan kesedihannya akan munculnya tendensi privatisasi penyaluran bansos oleh Presiden dan sebagian menteri. Said Menegaskan bahwa program bansos hanya akan tepat sasaran dan memiliki manfaat optimal bagi pengentasan rumah tangga miskin bila dikerjakan oleh tangan tangan teknokrasi yang bekerja sesuai perencanaan, profesional, berintegritas dan tidak ada tunggangan politik. (uc/aha)